Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Raymond Karsuwadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak pemerintah Kabupaten Sambas harus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua KMKS, Deki mengatakan, pada 6 Juni 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Kalbar  telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 7 Kepala Daerah dan 2 Kepala daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kabupaten Sambas sendiri mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang artinya ini sudah kesekian tahun Pemkab Sambas mendapat Opini WDP dari BPK.
"Sangat disayangkan untuk kesekian kalinya Sambas selalu mendapat Opini WDP dari BPK ini menandakan bahwa Sambas belum memiliki laporan dan tata kelola keuangan yang baik," kata Deki, Minggu (11/6/2017)
Ini merupakan tugas dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sekarang supaya tahun berikut nya Sambas bisa naik peringkat dengan mendapat Opini WTP dari BPK.
Lanjutnya, WTP penting bagi daerah karena mengindikasikan bahwa daerah tersebut sudah memiliki memliki laporan keuangan yang baik, sistem pengendalian intern yang bagus, memiliki laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntasi pemerintah dan yang paling penting adalah sambas telah patuh terhadap perundang-undangan. "Pekerjaan Rumah yang berat untuk di capai, harus kerja keras," ujarnya
Agar tahun berikut nya Sambas bisa meraih opini WTP dia menyaran kan supaya pemerintah mempersiapakan Sumber Daya Manusia yang memang betul-betul paham tentang akuntasi pemerintahan dan meminta kepada lembaga eksekutif mau pun legislatif agar tidak mencampuri penggunaan anggaran dengan kepentingan politik. "Karena biasanya faktor ini lah yang membuat keruwetan menjadi - jadi," tegas nya.
Source link
